Arsip Nasional Harus Jembatani Pusat dan Daerah

JAKARTA - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) EE Mangindaan meminta agar ANRI (Arsip Nasional RI) menjembatani pusat dan daerah. Pasalnya menurutnya, masih kerap terjadi miskomunikasi antara pusat dan daerah serta legislatif.

"Masalah kurangnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah, antar instansi pusat, dan antara daerah dengan daerah lainnya, antara legislatif, eksekutif serta yudikatif, merupakan tantangan yang harus dicarikan solusinya. Tolong buktikan (kalau) ANRI mampu menjembatani hal ini. Hanya melalui komunikasi dan koordinasi, semua itu bisa terbuka," kata Mangindaan, lewat rilis resmi yang dikirimkannya ke JPNN, Jumat (30/4).

Mangindaan menambahkan sebagai konsekuensi diundangkannya UU No 43/2009 tentang Kearsipan, maka arsip menjadi dokumen yang dinamis, bukan lagi statis. Arsip tidak hanya sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai bukti kinerja organisasi dan aparaturnya, juga bukti pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga evaluasi kinerja organisasi dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. "Dengan demikian, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih diharapkan bisa terwujud melalui tata kelola arsip yang baik dan benar," ujarnya.

Untuk itu, sejalan dengan reformasi birokrasi, khususnya di bidang ketatalaksanaan kearsipan, menurut Mangindaan, tata kelola arsip yang baik dan benar diharapkan dapat berdampak pada perubahan mindset dan culture set para penyelenggara negara dalam peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih atau bebas KKN (clean government).