Aset BUMD Capai Rp 340 Triliun

JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meminta para eksekutif dan legislatif untuk tidak terlalu mengintervensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bisa berkembang pesat. Hingga kini jumlah BUMD diperkirakan mencapai lebih dari 1000 unit dengan aset Rp. 340 triliun di seluruh Indonesia.

"Intervensi ini akan mengurangi potensi untuk mencapai prestasi tinggi. Intervensi yang  pas adalah jangan saban kali diintervensi. Tapi dilepas sama sekali juga tidak benar," ujar Wapres saat membuka Musyawarah Nasional Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia (BKSBUMDSI) dan BUMD Strategic Forum 2012 di kantornya. Menurutnya, intervensi yang terlalu besar justru memberikan rambu-rambu yang sempit bagi professional untuk berkarya.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melaksanakan pembangunan secara umum. Tetapi dalam melaksanakan tugasnya, BUMD harus memperbaiki kinerjanya terutama aspek tata kelola. "Berbagai cara dilakukan pimpinan daerah untuk meningkatkan PAD, dari mulai yang sangat pasif hingga sangat aktif. Dan BUMD adalah salah satu cara untuk mencapainya. Tetapi bagaimana caranya itu pilihan," tukasnya.

Wapres mengharapkan agar BUMD dapat melakukan hubungan yang pas dengan pimpinan daerah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif.. Oleh karenanya ia mengharapkan agar hubungan eksternal BUMD dengan dengan pemangku kepentingan harus tepat. "BUMD-BUMD itu seperti layaknya bayi-bayi yang sudah lahir dan harus dikelola dengan baik, secara internal maupun eksternal. Harus ada standar tata kelola yang baik," tegasnya.