Asosiasi Pemerintah Kabupaten Mengeluh di Senayan

JAKARTA - Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta Komisi III DPR memberikan perhatian serius terhadap aspek ancaman dan gangguan keamanan di daerah. Apkasi meminta Komisi Hukum DPR itu mendesak pimpinan instansi terkait untuk serius dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah.

"Rasa aman dan tertib bukan saja kebutuhan pusat. Daerah juga memerlukan suasana yang kondusif. Karena itu, Apkasi minta Komisi III DPR mendesak pimpinan instansi terkait juga memberikan perhatian terhadap ketertiban dan keamanan di daerah," kata Shadiq Pasadigoe, Bupati Tanahdatar (Sumbar) yang juga juru bicara Apkasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2).

Hadir pada RDPU tersebut sekitar 40 bupati dan 21 wakil bupati yang didampingi sejumlah asisten ataupun Sekretaris Daerah Kabupaten. Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin itu, Pasadigoe mengatakan, saat ini yang menjadi kecemasan daerah adalah berpindahnya para pelaku terorisme dari kota-kota besar untuk kemudian bermukim di daerah. Menurutnya, pergerakan itu menjadikan daerah mengalami instabilitas keamanan secara terus-menerus.

Pasadigoe juga menyinggung terganggunya program pemerintahan di daerah akibat tersangkutnya sekitar 158 kepala daerah dengan masalah hukum. "Akibatnya, para kepala daerah itu tak bisa menjalankan tugasnya. Apkasi meminta Komisi III mendorong agar tugas-tugas pemerintahan tetap berjalan meski yang bersangkutan tersangkut hukum," desak Pasadigoe.