Asosiasi Pemerintah Kabupaten Mengeluh di Senayan

Rabu, 09 Februari 2011 – 00:20 WIB

Hal lain yang juga dibeberkan Pasadigoe adalah sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut ada putusan MK yang tidak bisa dieksekusi, seperti yang terjadi di Kotawaringin Barat.

"Apkasi mengusulkan agar komposisi Majelis Kehormatan di Mahkamah Konstitusi hendaknya juga ada aspek keterwakilan daerah sehingga bisa memperhatikan kepentingan masyarakat daerah," cetusnya.(fas/jpnn)

JAKARTA - Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta Komisi III DPR memberikan perhatian serius terhadap aspek ancaman dan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News