Aturan PBB Migas Lebih Longgar

Sebelumnya, Oktober lalu para KKKS memprotes skema perhitungan PBB Migas yang dikenakan oleh Ditjen Pajak. Karena berselisih paham, maka KKKS pun sempat menghentikan kegiatan pengeboran di WK Migas.

"Sebab, ada permintaan untuk menghentikan kegiatan pengeboran sebelum tagihan PBB dibayar," ujar Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Aussie Gautama.

Akibat penghentian kegiatan pengeboran itu, upaya untuk menemukan sumber-sumber potensial sebesar 1,6 miliar barel minyak dan 3,7 triliun kaki kubik gas pun terhambat. Bahkan, beberapa KKKS menunda penyewaan rig atau alat pengeboran. (owi)