Aturan Perizinan di Sektor Properti Sebaiknya Disederhanakan

Dia menuturkan, pemerintah daerah (pemda) harus terus diingatkan agar tidak mempersulit investasi. "Kita enggak akan kompetitif kalau seperti ini terus. Untungnya buat kepala daerah dan jajarannya. Buat rakyat enggak ada," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Edy Ganefo menegaskan, kebijakan perizinan properti yang dibuat pusat sudah sangat bagus. Hanya saja pelaksanaannya di level pemerintah daerah masih sangat memprihatinkan.

“Justru pelaksanaan di tingkat daerah yang terkadang jauh dari harapan,” katanya.

Untuk itu, dirinya memang menyarankan pemerintah untuk segera melakukan reformasi pada pemerintah daerah dalam hal menjalankan regulasi perizinan.

“Jangan sampai banyak penyimpangan kembali, sehingga sudah sepatutnya ada perubahan di daerah,” tandasnya. (cuy/jpnn)