Audit BPKP Tidak Berlaku, Posisi Jaksa Lemah
Minggu, 10 Februari 2013 – 16:38 WIB
JAKARTA - Posisi jaksa dalam persidangan Tipikor dugaan penyalahgunaan frekwensi oleh IM2-Indosat dipastikan lemah, karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan tidak bisa menggunakan laporan audit BPKP sebagai satu-satunya bukti kerugian negara. “Dengan penundaan berlakunya laporan BPKP, posisi jaksa menjadi lemah,” Kata Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Achyar Salmi di Jakarta, Minggu (10/2). Sementara Humprey Djemat, Katua Asosiasi Advokat Indonesia mengatakan saat ini bola ada pada hakim Tipikor. “Karena itu, dibutuhkan keberanian hakim Tipikor untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena ini akan menjadi pelajaran bagi pengak hukum yang lain, agar tidak sembrono dan melihat banyak aspek sebelum memutuskan maju ke pengadilan,” ujarnya.
Sedangkan pengamat telekomunikasi dari UI DR Edmon Makarim menyatakan kengototan Kejaksaan bahwa Internet Service Provider (ISP) juga harus mempunyai izin frekuensi yang digunakannya sebagaimana layaknya operator bertentangan dengan ketentuan hukum UU Telekomunikasi, yang memperkenankan ISP untuk menyewa jaringan kepada operator. Itu juga telah diterangkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika serta Badan Regulasi Telekomukasi Indonesia (BRTI) selaku instansi atau administrasi negara yang mempunyai kewenangan untuk mengatur hal tersebut.
Seperti diketahui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan yang diajukan oleh mantan Dirut IM2 Indar Atmanto, PT Indosat Tbk (ISAT), dan IM2 untuk menunda pelaksanaan keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kasus IM2.
JAKARTA - Posisi jaksa dalam persidangan Tipikor dugaan penyalahgunaan frekwensi oleh IM2-Indosat dipastikan lemah, karena Majelis Hakim Pengadilan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Soal Sikap Politik PDIP, Megawati: Diputuskan Berdasarkan Pemikiran
-
Hasil Rakernas V PDIP: Megawati Diminta Tetap Jadi Ketua Umum 2025-2030
-
PDIP Sumut Tidak Gentar Berhadapan dengan Menantu Jokowi di Pilgub
-
Penerjun Payung Naila Novaranti Kibarkan Bendera Selamat untuk Prabowo Gibran
-
Pemimpin Pesantren Cabuli 8 Santri, Sepak Terjang SYL Habiskan Uang Negara | Reaction JPNN
BERITA LAINNYA
- Humaniora
UMKM Nahdliyin Mendukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis
Senin, 27 Mei 2024 – 22:22 WIB - Hukum
Cucu SYL Bantah Klaim Biaya Kecantikan hingga Minta Jabatan ke Kementan
Senin, 27 Mei 2024 – 22:19 WIB - Humaniora
UNICEF Sebut Anak-Anak Berperan Penting dalam Menjaga Lingkungan
Senin, 27 Mei 2024 – 21:56 WIB - Hukum
Majelis Hakim Terima Nota Keberatan Gazalba Saleh
Senin, 27 Mei 2024 – 21:47 WIB
BERITA TERPOPULER
- Daerah
Balita di Sidoarjo Meninggal Dunia Terlindas Fortuner Tetangga
Senin, 27 Mei 2024 – 20:22 WIB - Bulutangkis
Singapore Open 2024: Tai Tzu Ying Mundur, Lawan Gregoria Mariska Tunjung Berubah
Senin, 27 Mei 2024 – 21:39 WIB - Hukum
Cucu SYL Bantah Klaim Biaya Kecantikan hingga Minta Jabatan ke Kementan
Senin, 27 Mei 2024 – 22:19 WIB - Jatim Terkini
29 Jemaah Calon Haji Embarkasi Surabaya Tertunda Keberangkatanya ke Tanah Suci
Senin, 27 Mei 2024 – 21:00 WIB - Humaniora
Rosan Roeslani, Sufmi Dasco, Hingga Wiranto Jadi Dewan Penasihat GP Ansor 2024-2029
Senin, 27 Mei 2024 – 22:47 WIB