Australia Ajak Kerja Sama Indonesia Atasi Human Trafficking

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyambut positif tawaran kerja sama pemerintah Australia untuk menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal dan human trafficking (perdagangan manusia) yang masih terjadi di Indonesia, dengan melibatkan Organisasi masyarakat (Ormas) lintas agama.

Tawaran kerja sama tersebut disampaikan oleh Dubes Australia untuk Indonesia Gary Quinlan AO dan Government Strategist Walk Free Foundation (bergerak dibidang antiperbudakan modern dan penghentian pengiriman PMI serta penarikan pekerja anak) Chris Evans, saat bertemu Menaker M. Hanif Dhakiri di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (28/6).

Untuk mendukung kerja sama tersebut, pemerintah akan melibatkan Ormas lintas agama dalam mensosialisasikan atau kampanye kebijakan pemerintah tentang human trafficiking dan penarikan kerja anak serta illegal migran worker. Sosialisasi kebijakan pemerintah positif pemerintah akan lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan melalui jalur ormas agama

“Kami sambut tawaran kerja sama ini dengan baik. Sosialisasi kebijakan pemerintah akan lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan melalui Ormas,“ kata Menaker Hanif yang didampingi Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dan  Direktur Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker Soes Hindharno.

Dikatakan Menaker Hanif, Dubes Australia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah memiliki kebijakan positif tentang perdagangan manusia, pengiriman PMI illegal. Sosialisasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi kelompok atau masyarakat yang rentan menjadi korban kejahatan ini, akan lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan melalui Ormas agama.

Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan Walk Free Foundation telah memiliki program untuk mensosialisasikan dan kampanye karena memiliki jaringan luas dengan Ormas lintas agama di Indonesia.

Putri mengungkapkan, Universitas Paramadina bersama dengan Global Freedom Network Australia telah berkomitmen bersama tokoh lintas agama (NU, Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia) dan Wapres Jusuf Kalla terkait dengan antiperbudakan modern pada 14 Maret 2017 di Jakarta.

Sementara itu, Direktur PTKLN Soes Hindharno menambahkan, Indonesia sendiri telah memiliki berbagai program dan kebijakan untuk mencegah PMI ilegal dan human trafficking.