Australia, Indonesia, ASEAN Memberikan Tanggapan Soal Kudeta Militer di Myanmar

Seruan tersebut juga digemakan di Australia oleh mereka yang meminta Pemerintah Federal untuk menghentikan program kerjasama militer dengan Myanmar dan memperluas sanksi terhadap para jenderal.

Australia sudah menerapkan sanksi dan larangan bepergian terhadap lima jenderal Myanmar yang dituduh memimpin gerakan terencana mengusir kelompok minoritas Rohingnya di tahun 2017.

Tetapi Manny Maung dari Human Rights Watch mengatakan Australia harus memperluas sanksi termasuk kepada pemimpin kudeta Min Aung Hlaing.

"Dia adalah kepala militer, panglima angkatan bersenjata, dia harus menjadi orang yang menjadi sasaran sanksi oleh Australia," katanya kepada ABC.

"Dengan tidak melakukan sanksi terhadapnya, kita seperti memberi lampu hijau kepada Myanmar dan militernya bahwa mereka bisa melakukan apa saja tanpa adanya akuntabilitas terhadap tindakan mereka."

Photo: Human Rights Watch juga meminta agar ada sanksi yang diberikan kepada Min Aung Hlaing, salah satu pimpinan kudeta. (Reuters: Soe Zeya Tun)

Reaksi dari Pemerintah Indonesia dan ASEAN

Dalam pernyataannya Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia "sangat prihatin" atas apa yang terjadi di Myanmar.

"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar," tulis Kemenlu dalam pernyataan online.