Australia Minta Kepulauan Solomon Tidak Tanda Tangani Perjanjian Militer dengan Tiongkok

Pemerintah Australia telah mendesak "dengan hormat" Perdana Menteri Kepulauan Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian militer yang kontroversial dengan Tiongkok.

Permintaan itu disampaikan oleh Menteri Urusan Pembangunan Internasional dan Pasifik Senator Zed Seselja yang tiba di ibukota Honiara pada hari Rabu (13/04) untuk menemui Perdana Menteri Manasseh Sogavare.

Kunjungan Menteri Seselja ini mendapatkan dukungan dari oposisi Partai Buruh, meski dilakukan di saat pemerintah Australia sedang berada dalam posisi "caretaker" karena musim kampanye Pemilu telah dimulai. 

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuannya dengan PM Manasseh Sogavare, Senator Seselja mengatakan Australia tetap berkomitmen untuk mendukung Kepulauan Solomon memenuhi kebutuhan keamanannya "dengan cepat, transparan dan dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatannya".

Senator Seselja mengatakan Australia merupakan "mitra utama" Kepulauan Solomon selama bertahun-tahun, mendukung kebutuhan keamanan negara itu melalui Pasukan Internasional Solomon baru-baru ini dan, sebelumnya, melalui Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon.

"Kami telah meminta Kepulauan Solomon, dengan hormat, agar mempertimbangkan untuk tidak menandatangani perjanjian ini, serta berkonsultasi dengan keluarga negara-negara Pasifik dalam semangat keterbukaan, konsisten dengan kerangka keamanan kawasan kita," kata Senator Seselja.

Berbicara kepada ABC setelah pertemuan itu, Senator Seselja menyebut pembicaraannya dengan PM Sogavare berlangsung terbuka dan "terus terang".

"Kami sudah berbicara. Kami menyampaikan pandangan dan keprihatinan kami," ujarnya.