Awas! Hati-Hati soal Transisi Energi, Rakyat Jangan Jadi Korban

Maka beban tambahan untuk subsidi dan kompensasi akan membengkak dua kali lipat lebih, dari Rp 71.9 triliun pada 2021 menjadi Rp 182.3 triliun pada 2025.

Oleh karena itu, Mulyanto meminta pemerintah memperhatikan kemampuan keuangan PLN sebagai operator listrik. Pemerintah jangan menutup mata pada masalah yang dihadapi PLN.

"Jangan sampai kebijakan energi bersih ini makin menghimpit keuangan PLN. Sekarang saja utang PLN sudah lebih dari Rp 500 triliun," jelas Mulyanto.

Mulyanto mendorong Pemerintah mengembangkan EBT di wilayah-wilayah defisit energi.

"Pemerintah jangan mengembangkan EBT ini di wilayah surplus energi, seperti Jawa dan Sumatera. Ini akan mubazir dan menyebabkan biaya yang harus ditanggung oleh PLN akan membengkak," tambah Mulyanto.

Dia mengingatkan agar pemerintah jangan mau didikte oleh negara maju. Negara raksasa PLTU seperti China, India, dan Amerika saja tidak berkomitmen untuk penghapusan PLTU.

"Kita harus komit pada kepentingan bangsa terkait ketahanan energi nasional, menyediakan energi yang cukup, murah dan syukur-syukut bersih. Jangan membebani rakyat dengan tarif listrik yang mencekik," tegas Mulyanto. (mcr10/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!