Awas! Hati-Hati soal Transisi Energi, Rakyat Jangan Jadi Korban

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru terbarukan (EBT).

"Pemerintah harus menyiapkan proses transisi energi secara bertahap agar tidak terjadi lonjakan tarif listrik," ujar Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Sabtu (12/11).

Dia menyebut secara prinsip mendukung rencana meningkatkan bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025. Pemerintah dinilai memang harus meningkatkan bauran EBT, terlebih isu energi hijau ini sudah menjadi agenda bersama antarnegara.

Namun, pelaksanaannya harus cermat, agar biaya pokok pembangkitan (BPP) atau tarif listrik tidak ikut naik.

"Kalau ini terjadi, akibatnya rakyat juga yang jadi korban," tegas Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan ada dua faktor penyebab BPP listrik naik sampai 2030, yaitu dominasi IPP (listrik swasta) yang mencapai 65 persen dan porsi EBT yang mencapai 52 persen.

Pasalnya, PLN membeberkan listrik dari PLTU dan pembangkit PLN lebih murah dibandingkan dengan listrik EBT dan IPP.

Sesuai dengan data RUPTL 2021-2030, BPP PLN akan naik dari Rp 1.423 per kWh pada 2021 menjadi Rp 1.689 per kWh pada 2025.