Awas, Penerimaan Pajak Jangan Bergantung Pada Harga CPO, Bisa Fatal

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyebutkan pemerintah perlu memperluas basis pajak pada 2023.

Sebab, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 diprediksi turun secara tahunan sebesar 11,49 persen, sementara penerimaan perpajakan naik 13,06 persen.

Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan harga komoditas yang bisa mengurangi penerimaan negara.

"Pergerakan PNBP mirip dengan pergerakan harga CPO (minyak sawit mentah). Maka penurunan harga CPO yang sudah dimulai secara global bisa mengurangi PNBP," kata Nailul dalam dalam salah satu diskusi daring di Jakarta, Selasa (16/7).

Nailul menyebut pemerintah juga perlu mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan menegakkan hukum bagi pengemplang pajak.

"Penting bagi pemerintah menggenjot penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang menyumbang 37 persen terhadap total penerimaan negara, dengan memperluas basis pajak dan menegakkan aturan pajak," ucapnya.

Adapun rasio pajak di 2023 diperkirakan berkisar antara 9,3 persen sampai di atas 10 persen bergantung pada pertumbuhan penerimaan perpajakan di 2023.

Namun, di sisi lain program pengampunan pajak seperti tax amnesty dan program pelaporan sukarela (PPS) juga diharapkan tidak dijalankan lagi oleh pemerintah karena dinilai tidak adil bagi wajib pajak yang patuh dan dapat mengurangi penerimaan perpajakan.