Awasi Lingkungan, DPD Bentuk Tim Khusus
Kamis, 20 Mei 2010 – 17:19 WIB
Dia menambahkan, maraknya pertambangan ilegal merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan tambang seperti PT Timah yang belum menjamin kelangsungan hidup masyarakat sekitar tambang.
Oleh karenanya Komite II DPD mendesak kepada pemerintah daerah beserta perusahaan-perusahaan tambang untuk segera mengembangkan pola perekonomian baru. “Pola itu jangan hanya bertumpu pada tambang akan tetapi mengoptimalkan sumber ekonomi alternatif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan lainnya,” pungkas Bambang. (fas/jpnn)