Badan Otoritas Danau Toba Molor Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pariwisata Arief Yahya beberapa waktu lalu menyebut pembentukan Badan Otoritas Danau Toba ditargetkan kelar pada triwulan pertama 2016. Dengan kata lain, target paling lambat Maret 2016.

Faktanya, hingga kini Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Badan Otoritas Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba belum juga diterbitkan.

Bisa dibilang, sudah tiga kali target meleset. Rencana awal, Perpres dimaksud diterbitkan Desember 2015. Lantas dimundurkan lagi targetnya menjadi Januari 2016. Lantas molor lagi menjadi triwulan pertama.

Belum ada keterangan resmi dari Kementerian Pariwisata mengenai molornya penerbitan Perpres Badan Otoritas Danau Toba. Deputi Pengembangan Destinasi Kemenpar Dadang Rizki Ratman pun tidak merespon telepon koran ini.

Anggota DPR Anton Sihombing mulai cemas. Dia mendesak pemerintah agar paling lambat pekan-pekan depan Badan Otoritas dimaksud sudah terbentuk. Alasannya, pembahasan APBN Perubahan 2016 akan dilakukan bulan depan.

“Saya berharap pembentukan Badan Otoritas Danau Toba berjalan sesuai rencana karena bulan depan itu sudah pembahasan APBN Perubahan,” kata Anton kepada JPNN kemarin (4/4).

Sudah pasti, jika pembentukan Badan Otoritas dimaksud belum terbentuk bulan ini, akan sulit bagi DPR untuk mengalokasian anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan wisata Danau Toba.

Anton menyebut, DPR akan menyetujui kebutuhan anggaran, yakni Rp 11,36 triliun dari APBN. “Kan sudah disebutkan nanti yang sekitar Rp 9 triliun investasi pihak swasta. Itu kebutuhan tahap pertama ya, untuk membangun kawasan di sekitar Danau Toba,” ujar Anton, politikus dari Partai Golkar itu.