Bahas Pemekaran, DPR Akui Gunakan Pertimbangan Politis

jpnn.com - JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi mengklaim pemerintah konsisten menerapkan ketentuan persyaratan pemekaran sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007.

Sementara,  DPR lebih banyak menggunakan pertimbangan politis dalam merespon aspirasi pemekaran.

Anggota Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu, mengakui memang DPR menggunakan pertimbangan-pertimbangan politis dalam menangkap aspirasi pemekaran.

"Memang kami dengan pertimbangan politis, namun tetap dengan ukuran-ukuran. Politis tapi dengan ukuran," ujar Khatibul Umam Wiranu kepada JPNN.

Dia memberi contoh bahwa sebenarnya banyak juga aspirasi pemekaran yang muncul dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, lanjutnya, aspirasi itu tidak disambut DPR dengan mengajukan usul RUU pemekaran inisiatif dewan.

"Karena untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu, pelayanan publiknya sudah lumayan baik, jadi tak perlu lagi ada pemekaran. Ini bukti bahwa kita punya ukuran," kata politisi dari Partai Demokrat itu.

Komisi II DPR, sebenarnya juga tidak asal menyetujui pemekaran. Seperti dalam kasus RUU pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang masih terganjal sikap Kota Sibolga yang belum mau bergabung, terkait dengan letak ibukota provinsi.

Anggota Komisi II DPR Yasonna H Laoly, mengakui ada persoalan itu dan akan segera dicarikan solusi terhadap ganjalan itu. "Tentunya nanti akan dibahas di Panja, dibicarakan antara pemerintah dengan DPR. Kuncinya, harus dengan komunikasi yang baik," ujar Yasonna. (sam/jpnn)