Bakal Dipanggil DPRD Bekasi, Begini Reaksi Ahok

jpnn.com - ‎JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan alasan DPRD Bekasi yang ingin memanggilnya. Pemanggilan pria yang akrab disapa Ahok itu dilakukan untuk‎ meminta penjelasan dan membahas wacana perubahan perjanjian yang sebelumnya telah ditandatangani.

Rencana pemanggilan Ahok dilakukan setelah DPRD Kota Bekasi terjun ke lapangan untuk membuktikan kebenaran adanya pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 4 Tahun 2009.

Peraturan itu berkaitan tentang Pemanfaatan Lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang ditandatangani bersama Pemkot Bekasi.

"Saya kira itu sudah diomongin dari zaman dulu ya, mau panggil saya gitu. Sekarang dasar panggil saya itu apa? Sekarang kalau terjadi pelanggaran seperti itu uang-uang tipping fee-nya kenapa mesti kasih ke swasta? Kenapa enggak kasih ke Kota Bekasi," ‎kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (22/10).

‎Mantan Bupati Belitung Timur itu menyayangkan langkah anggota DPRD yang berniat memanggilnya. "Lo kasih tahu anggota DPRD yang sombong di Bekasi, kasih tahu dia, suruh dia tutup. Aku mau tahu Jakarta jadi apa? Dan orang Bekasi enggak boleh kerja di Jakarta," ucap Ahok.

‎Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Aryanto Hendrata menyatakan, sidak ke Bantargebang salah satunya dilakukan untuk melihat apakah pengangkutan sampah sesuai pada jam-jam yang ditentukan.

Untuk rute Transyogi, Jalan Alternatif Cibubur, dilakukan Pukul 05.00-09.00 WIB. Sementara rute melintasi Tol Bekasi Barat, Jalan Ahmad Yani, hanya diperbolehkan setelah pukul 21.10 WIB.

Kenyataannya, kata Aryanto, Pemprov DKI Jakarta malah mendiamkan armada pengangkut sampah membuang ke TPST Bantargebang, dengan jam-jam yang sudah salah.‎ Temuan tersebut, sambung dia, semakin menguatkan alasan DPRD Bekasi untuk segera memanggil Ahok. (gil/jpnn)