BAKN DPR Nekat Kunker ke Belanda

JAKARTA - Tidak sepenuhnya para wakil rakyat menghentikan langkah untuk kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), salah satu alat kelengkapan DPR, Senin (8/11) memutuskan untuk berangkat ke Belanda. Keberangkatan itu tetap menimbulkan sorotan karena publik berharap agar DPR melakukan moratorium (penundaan) kunker saat negara dilanda bencana.

 

Di internal DPR sendiri, sebenarnya ada yang memboikot "pelesir" ke Belanda tersebut. Tiga fraksi, yakni Golkar, PAN, dan Gerindra, menolak berangkat. Utusan dari Demokrat Yahya Secawirya juga tidak berangkat karena sedang menunaikan ibadah haji, sedangkan utusan Hanura Fauzi Ahmad menolak karena alasan pribadi. Praktis, yang berangkat hanya utusan empat fraksi, yakni dari PDIP, PKS, PKB, dan PPP.  

 

Empat anggota DPR yang tetap nekat berangkat itu adalah Eva Kusuma Sundari (PDIP), M. Shohibul Iman (PKS), Nur Yasin (PKB), dan Mustafa Assegaf (PPP). Menurut Eva, keberangkatan BAKN ke Eropa tersebut tidak menguras APBN. BAKN melakukan kunker dengan memanfaatkan hibah Asian Development Bank (ADB) yang bersumber dari pemerintah Belanda.

 

"Dana hibah tersebut dimasukkan dalam mekanisme APBN yang tertera dalam DIPA Sekretariat DPR. Kami jamin tidak double budget," tegas Eva saat memberikan keterangan di gedung DPR kemarin, didampingi Shohibul.