Bamsoet Apresiasi Penundaan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Dewan pakar KAHMI ini menjelaskan, pandangan dirinya dan Prabowo Subianto sama dalam memberikan dukungan akan hadirnya payung hukum untuk lembaga BPIP dalam sebuah undang-undang yang sifatnya teknis, hanya mengatur tentang Pedomaan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh BPIP. Bukan Undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila seperti yang ada sekarang.

"Oleh karena itu saya berharap, dari pihak Pemerintah dalam DIM yang akan disusunnya setelah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat, juga dapat mengembalikan atau merubah substansi muatan hukum RUU HIP yang ada saat ini kembali menjadi RUU Pembinaan  Ideologi Pancasila, tanpa tafsir-tafsir lain yang telah menjadi konsesus kebangsaan dan kesepakatan para pendiri bangsa," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga merespon positif pandangan pemerintah tentang perlunya pencantuman TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 ke dalam konsiderans RUU tentang Pembinaan Ideologi Pancasila mendatang, jika tahapan legislasi sudah sampai pada pembahasan dengan pemerintah. Pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final karena berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

"Dengan demikian tidak akan ada lagi praduga dari berbagai kalangan bahwa RUU Pembinaan Ideologi Pancasila tak mengindahkan pelarangan komunisme yang bisa membuka ruang bagi bangkitnya komunisme. Permasalahan komunisme seharusnya sudah selesai dan tak perlu menjadi momok jika semua pihak menghormati konsensus kebangsaan yang ditetapkan melalui TAP MPR tersebut," pungkas Bamsoet.(jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: