Bamsoet: Indonesia Memerlukan Pokok-pokok Haluan Negara

"Maka presiden, siapa pun nanti yang terpiluh, akan mewujudkan itu. Termasuk gubernur, bupati, wali kota, yang (daerahnya) memasuki jalur infrastruktur yang sudah diputuskan. Supaya ada integrasi pembangunan ekonomi yang jelas," jelas politikus Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet, itu.

Sayangnya, kata Bamsoet, terdapat pemahaman yang mereduksi peran MPR agar tidak merancang dan menetapkan ketetapan-ketetapan MPR yang strategis.

"Termasuk ketetapan MPR yang mengatur tentang rancangan pembangunan nasional," ungkap dia.

Menurutnya, saat ini masih ada isu kuat yang mengalir di publik terkait penguatan MPR. Padahal, kata dia, penguatan kewenangan MPR diperlukan agar majelis diberikan wewenang tidak saja hanya membuat haluan negara tetapi juga menetapkan dan menegakkannya.

Jadi, ujar dia, isu yang menguat adalah ketika MPR diberikan kewenangan menetapkan pokok-pokok haluan negara, seolah-olah nanti dikhawatirkan presiden bertanggung jawab pada MPR.

"Padahal, tidak. Jadi, inilah barangkali celah bagi para pihak yang khawatir MPR menguat kembali jika GBHN dibuat MPR," kata dia.

Selain Bamsoet sebagai keynote speaker, FGD itu dihadiri secara virtual antara lain Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani. Pengantar disampaikan oleh Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Wakil Forum Rektor Indonesia (FRI) Nasrullah Yusuf, dengan narasumber Ravik Karsidi (FRI), pakar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Soffian Effendi, dari Aliansi Kebangsaan Yudi Latif, dan Sekjen Aliansi Kebangsaan Ahmad Zacky Siradj.  (boy/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: