Bamsoet Ingin Indonesia jadi Anggota tidak Tetap DK PBB

jpnn.com, JENEWA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyoroti isu kemanusiaan, illegal fishing, hingga terorisme, di Sidang The Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-138 di Jenewa, Swiss, Sabtu (24/3).

Dalam forum tersebut, Bambang mendorong Indonesia menjadi anggota tidak tetap Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). "Saya meminta anggota IPU memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamaman DK PBB pada 2019-2020," kata Bamsoet dalam pesan eletroniknya, Minggu (25/3).

Dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Argentina, Turki, Vietnam, Sudan serta delegasi Asean+3 di hari pertama itu, Bambang menekankan pentingnya peningkatan kerja sama antarparlemen dan pemerintahan dalam tatanan global yang lebih baik.

Pertemuan ini difokuskan membahas perlindungan untuk pengungsi dan migrasi internasional. Bambang juga menanggapi keinginan Ketua Parlemen Argentina Federico Pinedo agar negeri itu menjadi pihak pada TAC-Asean.

“Indonesia secara sungguh-sungguh akan menggalang dukungan dari negara-negara Asean untuk Argentina,” ujar politikus Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet itu.
Isu lain yang dibahas adalah penanggulangan terorisme, kejahatan kemanusiaan dan pengungsi Rohingya di Bangladesh. Bamsoet memastikan Indonesia terus mendesak pemerintah Myanmar menciptakan stabilitas dan menghentikan kekerasan.

“Bahkan Indonesia mendorong Myanmar melaksanakan rekomendasi Komisi Kofi Annan,” papar Bamsoet.

Khusus terhadap Ketua Parlemen Vietnam Nguyen Thi Kim Nga, Bamsoet meminta negeri itu bisa bekerja sama dalam pemberantasan ilegal fishing. Tak hanya itu, hubungan bilateral melalui kerja sama di bidang otomotif dapat meningkatkan target nilai perdagangan Indonesia-Vietnam dari USD 5 miliar pada 2015 menjadi USD 10 miliar pada 2018.

Sementara kepada Ketua Parlemen Turki Ismail Kahraman yang merupakan salah satu orang terkuat di Turki, Bamsoet mengajak agar Turki dan Indonesia terus bekerja sama dalam mengatasi krisis Rohingya khususnya di forum OKI.