Bamsoet Minta Pemerintah Pakai Jurus Jitu Tekan Korupsi Kada

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, upaya pencegahan korupsi harus digencarkan. Menurutnya, pemerintah harus memiliki strategi jitu agar korupsi di eksekutif bisa ditekan.

Bambang mengatakan itu guna merespons operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar sejumlah kepala daerah yang mencalonkan diri di Pilkada 2018. Dalam catatan Bamsoet -panggilan kondang Bambang- sejak Januari hingga pertengahan Februari 2018, KPK sudah menjerat tujuh kepala daerah.

“DPR terus mendorong pemerintah berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat tingginya kasus korupsi jelang Pilkada 2018,” ujarnya, Jumat (16/2).

Bamsoet menuturkan, dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi maka DPR mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serya Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) untuk bisa bekerja optimal dan fokus dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Apalagi, kata Bamsoet, saat ini pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran yang besar untuk dana desa.

Karena itu pengawasan atas penggunaan dana desa harus digalakkan. “Masyarakat harus proaktif mengawasi kinerja kepala desa dalam menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan e-government dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan. Di antaranya, dengan menerapkan e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment dan e-asset agar semua kegiatan pemerintahan dapat dikontrol secara elektronik.

Namun, kata Bamsoet, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih terprogram sebagai strategi pemberantasan korupsi. Yakni melalui pencegahan, pendidikan masyarakat (public education) dan pemidanaan sebagai bentuk hukuman.

“Pemerintah sudah seharusnya menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai strategi pemberantasan korupsi dalam tindakan terprogram,” tegasnya.