Bamsoet: Pemerataan Pembangunan SDM Bisa Dicapai dengan Sistem Pendidikan Berkelanjutan
Kemudian, negara juga telah memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Walaupun konstitusi secara tegas dan jelas memberi dasar pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, namun dalam realitanya belum sepenuhnya berbanding lurus dengan apa yang diharapkan.
"Hal ini menyiratkan bahwa persoalan sesungguhnya tidak semata-mata terletak pada dukungan konstitusi, melainkan juga pada kualitas tenaga pendidik/pengajar, penyempurnaan sistem pendidikan, serta pembenahan lembaga pendidikan," ucap legislator Partai Golkar ini.
Bamsoet yang juga waketum SOKSI mencontohkan, dalam sebuah survei kemampuan pelajar yang dirilis Programme for International Student Assessment (PISA), pada Desember 2019 menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Posisi itu masih tertinggal jauh dari Malaysia di urutan ke-56 atau Singapura di urutan ke-2.
Persoalan kualitas SDM menurut Bamsoet juga tergambar dari jenjang pendidikan yang dimiliki. Menurut data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdapat sekitar 3,7 juta lulusan pendidikan tingkat menengah setiap tahun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta (sekitar 48,6 persen) terpaksa bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Aksesibilitas untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi juga terhambat oleh keterbatasan kapasitas kampus untuk menampung seluruh siswa lulusan pendidikan menengah atas tersebut.
"Apalagi di daerah luar pulau Jawa, di mana jumlah kampus masih sangat terbatas," kata waketum Partai Golkar ini.
Melihat permasalahan yang ada, kata dia, maka konsep pendidikan berkelanjutan menemukan relevansinya. Konsep ini pada dasarnya memberikan kesempatan belajar baik bagi masyarakat maupun kalangan profesional yang ingin mengembangkan kompetensinya, atau yang karena berbagai alasan atau keterbatasan, tidak atau belum mendapatkan akses pendidikan.