Bamsoet: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Berkoordinasi Atasi Banjir

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo turut berduka cita atas musibah banjir yang terjadi di berbagai daerah di Jabodetabek hingga merenggut korban jiwa.

Dari komunikasi yang telah lakukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), TNI, Polri, jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah, seluruh kekuatan sudah terjun langsung melakukan penyelamatan sekaligus penanggulangan terhadap para korban banjir.

Keaktifan masyarakat dalam menyelamatkan sesama warga hingga membuat dapur umum, menjadi cerminan lain betapa bangsa Indonesia sangat kuat dengan nilai kegotongroyongannya.

"Sikap gotong royong yang ditunjukan oleh warga sepatutnya juga ditiru oleh para pejabat publik yang diberikan amanah oleh rakyat sebagai penyelenggara negara. Sudah 74 tahun Indonesia merdeka, banjir masih saja menimpa kita. Padahal daerah Jabodetabek, tanpa melupakan daerah lainnya, merupakan kawasan vital Indonesia. Musibah banjir kali ini menjadi tamparan bagi para penyelenggaran negara untuk serius menata pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan dan aspek berkelanjutan," ujar Bamsoet menyikapi musibah banjir Jabodetabek, Kamis (2/1/20).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meyakini baik pemerintah pusat maupun daerah (Jabodetabek) pasti sudah memiliki rencana kerja dalam penangangan banjir.

Tinggal bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah agar rencana tersebut tak saling berseberangan, apalagi berbenturan. Sehingga bisa cepat dijalankan, dan rakyat tak menjadi korban.

"Kita punya banyak sekali orang-orang cerdas. Di BMKG misalnya, pasti dari jauh-jauh hari sudah bisa memprediksi bahwa hujan akan lebat. Jika hujan lebat debit air akan naik. Karena debit air naik, pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama agar jangan sampai warga terkena banjir. Jangan karena ego sektoral, lantas rakyat yang menjadi korban," tegas Bamsoet.

Karena itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mendorong agar kedepannya rakyat tak lagi menjadi korban, pemerintah pusat dan daerah harus segera duduk bersama sehingga tak ada lagi perdebatan, misalnya apakah harus normalisasi atau naturalisasi sungai dalam penanggulangan banjir.