JPNN.com 
Bamsoet: Presiden Jokowi Sepakat Sidang Tahunan MPR Digelar Secara Sederhana
jpnn.com, BOGOR - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama para wakil ketua lembaga negara itu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor membahas persiapan Sidang Tahunan MPR RI sekaligus penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.
Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi memastikan bakal hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR RI untuk menyampaikan pidato mengenai kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama setahun terakhir.
Bamsoet mengatakan Sidang Tahunan MPR RI akan menjadi forum menegakan kedaulatan rakyat, membangun komunikasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
"Presiden Joko Widodo juga sepakat dengan MPR RI agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dibuat secara sederhana, efektif dan efisien. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama, yang terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat," ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (13/8/21).
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.
Sidang Tahunan MPR RI diselenggarakan pada Senin, 16 Agustus 2021, dimulai Pukul 08.30 WIB secara sederhana serta menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Saat pertemuan dengan Jokowi yang didampingi Mensesneg Pratikno dan Menseskab Pramono Anung, Bamsoet juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan salah satu tugas MPR RI dalam mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Dia menjelaskan bahwa secara substansi terdapat arus besar aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya Pokok-Pokok Haluan Negara untuk memastikan satu pedoman atau arah yang menjamin keberlangsungan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
