Bamsoet: Ruh Kedaulatan Rakyat di MPR Tidak Boleh Hilang

"Sebuah paham yang hanya lazim dianut oleh negara yang menerapkan paham totalitarian dan/atau otoritarian," ucap dia.

Wakil ketua umum Partai Golkar itu menyebut wewenang penting yang dimiliki MPR pun ikut dipangkas, yaitu dalam menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara yang berfungsi sebagai pedoman atau arahan dalam  penyelenggaraan negara.

Alasannya, karena Presiden dan Wakil Presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat yang memiliki visi, misi, dan program pembangunan yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang, maka visi, misi, dan program pembangunan itulah yang menjadi program pemerintah selama lima tahun.

“Walaupun kedudukan dan wewenang MPR sudah banyak berubah, namun ruh yang disematkan ke dalam lembaga MPR oleh para pendiri bangsa tidak boleh hilang, yaitu ruh kedaulatan rakyat," ujar Bamsoet menegaskan.

Dia juga menuturkan bahwa para pendiri bangsa sudah mewariskan empat konsepsi kenegaraan untuk menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan kebangsaan, agar bangsa ini tangguh dan terus tumbuh meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Empat konsepsi kenegaraan tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“MPR yang mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat mendapat mandat untuk menginternalisasikan empat konsepsi kenegaraan tersebut, yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR RI,” ujar Bamsoet.

Mantan ketua DPR itu menambahkan, MPR akan terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila melalui internalisasi Empat Pilar MPR RI kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan ketangguhan agar tidak mudah terinfeksi oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.