Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Bamsoet Tak Yakin Presiden Ambil Kebijakan tidak Pro Rakyat

Kamis, 29 November 2018 – 21:47 WIB
Bamsoet Tak Yakin Presiden Ambil Kebijakan tidak Pro Rakyat - JPNN.COM
Joko Widodo. Foto: Setpres

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membatalkan rencana relaksasi daftar negatif investasi (DNI) untuk sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dari paket kebijakan ekonomi 16. 

Bamsoet mengaku awalnya tidak yakin bahwa apa yang diputuskan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution itu diumumkan publik di dalam paket kebijakan ekonomi 16 itu berisikan DNI yang mengancam keberadaan UMKM.  

Namun, kata dia, hal ini kemudian diperkuat dari masukan HIPMI dan KADIN. Kemudian, lanjur Bamsoet, saat memimpin  sidang paripurna DPR, yang pertama kali menginterupsi soal DNI yang berpotensi mematikan ekonomi kecil atau UMKM itu adalah Partai Gerindra.

Bamsoet awalnya berpikir wajar Gerindra sebagai partai non-pemerintah mencari celah untuk menyerang eksekutif. Menurut dia, memang itu bisa jadi peluang oposisi untuk mengkritisi pemerintah.  

Namun, Bamsoet kaget ketika itu ada interupsi dari anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait, yang notabene orang dekat Presiden Jokowi. Bahkan, kata dia, Maruarar berkata lebih keras dari Partai Gerindra. Kemudian, ada pula interupsi dari anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Misbakhun.

Menurut Bamsoet, seharusnya ke depan ada keseragaman langkah di antara para menteri dan presiden. Dia menjelaskan, semua orang tahu bahwa visi misi presiden jelas pro UMKM. 

Karena itu, dia mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang diambil oleh menteri bertentangan dengan keinginan presiden.

“Itu yang pertama saya tidak yakinnya kemarin diambil, karena ini sudah dekat pemilu ini pasti akan mengurangi suara presiden, mengganggu elektabilitas presiden. Saya tidak yakin presiden akan mengambil putusan itu, dan akhirnya terbukti memang tidak jadi dan dibatalkan itu,” kata Bambang dalam diskusi bertajuk  'Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI), Jokowi Pro UMKM?'” di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Saya pribadi dari Golkar sebagai partai pendukung pemerintah tentu tidak menginginkan pemerintah ini gagal. Kami ingin pemerintah ini sukses, menyejahterahkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News