Bamsoet Tegaskan Pentingnya Vaksinasi Ideologi untuk Cegah Gerakan Intoleransi

Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan, ancaman bersifat ideologis tersebut hadir dalam berbagai fenomena.

Antara lain berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama, hingga tumbuhnya radikalisme dan terorisme.

Bahkan TNI juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme.

Menurut Menteri Pertahanan ke-25 Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu pada 2019 lalu tidak kurang dari 3 persen anggota TNI terindikasi terpapar radikalisme.

"Sebelumnya, survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 mengindikasikan 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain," tutur Bamsoet.

Sementara survei Alvara Research Center pada 2017 mencatat setidaknya 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

"Tidak heran jika hasil survei Wahid Institute 2020, melaporkan bahwa sikap intoleran dan paham radikalisme mempunyai kecenderungan meningkat, dari 46 persen menjadi 54 persen," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKKPI itu menerangkan, pergerakan kelompok intoleran, sebagaimana juga diungkapkan dalam buku 'Dudung Abdurachman.

Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi', ternyata dilakukan secara sistematis dengan tujuan politis parsial.

Litbang Kompas dalam survey yang dilakukan pada 17-19 Mei 2021 via telepon terhadap responden usia 17-34 tahun melaporkan, media sosial seperti instagram, WhatsApp, twitter, dan lainnya menjadi sarana paling besar dalam melancarkan intoleransi, yakni sebesar 51,9 persen.