BANDEL: DPR Sandera RAPBN 2016, Ini Buktinya

jpnn.com - JAKARTA – Usulan dana aspirasi yang sempat menjadi polemik di kalangan DPR dan publik, kini kembali menguat lagi dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 2016). Penyusupan dana aspirasi yang sempat ditolak itu, menjadi salah satu penyebab diundurnya pengesahan RAPBN 2016. Apakah usulan ini akan mengancam pengesahan RAPBN 2016?

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Johnny G. Plate menjelaskan diundurnya pengesahan RAPBN 2016 dikarenakan ada proses politik penyusupan program ke dalam RAPBN 2016. Penyusupan itu berupa usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi yang berubah nama menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Itu adalah program dana aspirasi yang kami tolak dulu. Usaha untuk menyisipkan program ini dilakukan melalui Banggar yang menekan pemerintah supaya menerima usulan DPR tersebut,” ujar Johnny, Sabtu (24/10).

Johnny menilai ada kesan jika pemerintah tidak menerima usulan tersebut, akan ada penyanderaan terhadap pengesahan RAPBN 2016.

“Jika tidak, kemungkinan APBN 2016 bisa disandera dan itu berdampak buruk bagi program pemerintah tahun 2016,” tuturnya.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan apabila DPR gagal mengesahkan UU APBN 2016 pada 30 Oktober mendatang, akan berdampak pada keseluruhan program pemerintah yang telah dicanangkan dalam tahun anggaran 2016. Ia tidak merinci pihak yang memasukkan usulan dana aspirasi ke RAPBN 2016.

“Jangan sampai terjadi hal demikian. Kami inginkan agar APBN 2016 menjadi APBN yang prorakyat, sesuai visi misi presiden. Sebagaimana dicanangkan dalam butir 2 dari 9 nawacita,” tegas Johnny.

Untuk itu, Johnny berharap agar pihak-pihak di DPR bisa tepat waktu menyelesaikan pengesahan UU RAPBN 2016. Dengan harapan, kata dia, tidak menetapkan program yang bukan prorakyat.