Bangkitkan Ekonomi Bermodal Energi Sosial
Jumat, 17 Juni 2011 – 11:12 WIB
Contoh lain, soal tata kelola perizinan dalam mengelola sumber daya alam di daerah. Dari 8.000 perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah, 6.000 di antaranya bermasalah, tumpang tindih. Bisa jadi, kepala daerah yang mengeluarkan izin pertama kalah pilkada, lalu tanpa mengecek dulu, penggantinya mengeluarkan izin yang sama?
Soal pembangunan infrastruktur, soal pajak dan retribusi daerah, soal akses dan keberpihakan pada UMKM – Unit Usaha Kecil dan Menengah, terutama dalam berhubungan dengan lembaga keuangan, soal semangat pemekaran daerah baru, dan masih banyak lagi kasus yang membuat kita harus menemukan jalan keluarnya.
Mari, bersama-sama, kita tata ulang agar lebih baik, lebih produktif dan memiliki visi jangka panjang yang lebih komprehensif. (*)
* Penulis adalah Menko Perekonomian RI, yang juga Ketua Umum DPP PAN.