Bank Petani Harus Diakomodasi

Rabu, 13 Februari 2013 – 01:33 WIB

Disamping akses modal, kata dia, upaya penguatan aspek lain harus pula diperhatikan. Seperti akses kepada informasi, teknologi budidaya dan pasca panen, serta akses pasar. “Sehingga perwujudan swasembada dan kedaulatan pangan dapat dikawal seutuhnya,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Dia mengatakan, Partai Gerindra mendesak pemerintah untuk segera merespon RUU ini. Sebab, dukungan modal usaha tani mutlak diperlukan melalui institusi keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan riil kondisi usaha tani saat ini.

Jika akses kredit petani dilepas kepada perbankan umum, dan tak ada perlakuan khusus, maka keberpihakan pemerintah pada petani dipertanyakan. Program intermediasi perbankan yang sudah berjalan lama juga terbukti gagal karena tak ada keberpihakan.

RUU ini juga harus segera dituntaskan untuk mendorong pencapaian target swasembada pangan 2014. “Tugas petani kita sangat berat atas pemenuhan pangan nasional. Dan harus ada perhatian dari pemerintah yang lebih untuk membantu tugas para petani kita,” pungkasnya. (boy/jpnn)

JAKARTA – Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Fadli Zon menyayangkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU)

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News