Banyak Kada Tertipu Saat Urus Anggaran dari Pusat
Senin, 27 Juni 2011 – 23:37 WIB
Sebastian menduga ada kerjasama antara pihak-pihak tertentu soal informasi anggaran itu. "Agar ada kerjasama dan bisa bermain di dalam," katanya.
Padahal, lanjut dia, dana itu sebenarnya bisa saja langsung ditransfer, dan tidak perlu kepala daerah bolak balik mengurus ke pusat. "Harusnya ada standar, berapa lama kepala daerah bisa mengurus dan anggaran itu bisa cair. Kalau bolak balik terus, ini membuat kepala daerah merasa dipermainkan. Kalau loby lancar, biasanya transfer pun lancar. Sampai saat ini kita belum bisa membongkar mafia anggaran," katanya.
Anggota DPD, Jhon Pires, menegaskan, dalam kunjungan kerja ke daerah sering mendapatkan keluhan dari kepala daerah, menyoal sulitnya mengurus anggaran dari pemerintah pusat. "Ada mediatornya," ungkapnya di kesempatan sama. Jhon juga mengungkapkan, bahwa mafia anggaran ini juga ada di Kementerian Keuangan RI.