Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Bapa JK, Rakyat Maluku Mohon Kejelasan Soal Masela

Sabtu, 27 Februari 2016 – 04:17 WIB
Bapa JK, Rakyat Maluku Mohon Kejelasan Soal Masela - JPNN.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla

jpnn.com - JAKARTA - Tokoh masyarakat Maluku Dr Sujud Sirajuddin menilai Menteri ESDM Sudirman Said harus ditegur keras karena ngotot membangun kilang Blok Masela di laut yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat setempat. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dipastikan mendukung kilang di darat, karena JK juga tokoh perdamaian Maluku.

"Sangat mengherankan, saat semua orang mendukung pembangunan di darat, tetapi Menteri ESDM seolah memiliki agenda sendiri. Menteri ESDM semestinya sadar sebagai pembantu presiden, bukan dia yang presiden. Menteri harus menjadi suporting. Jangan berlaku seolah menjadi presiden," kata Dr Sujud Sirajuddin dalam diskusi terbatas "Blok Masela  dan Kolonialisasi Abad 21" di Jakarta, Jumat (26/2).

Dia katakan, kalau orang Maluku ditanyai pasti ingin ada di darat, karena itu yang terbaik. Semestinya, orang Maluku yang ada di pemerintahan, DPR dan DPD RI bisa menyuarakan keinginan rakyat di Maluku.

"Kami juga belum dengar suara dari Pak JK, karena beliau representasi orang Indonesia Timur. Beliau juga tokoh perdamaian Maluku dan warga istimewa Kota Ambon, tetapi ketika rakyat Maluku memperjuangkan untuk memperbaiki kesejahteraan melalui Blok Masela, justru beliau belum bersuara. Kami minta Pak Wapres mendorong kilang ini dibangun di darat. Dalam situasi seperti ini semestinya beliau hadir," kata Sujud Sirajudin.

Tokoh Ambon lainnya, Abraham Tulalessy mengatakan, dirinya sudah menyuarakan hal ini dalam berbagai kesempatan, tetapi tidak tahu apa yang mengganjal pemerintah. Menurutnya, biaya pembangunan kilang itu diambil dari cost recovery, sehingga kontraktor dan pengelola hanya mengikuti kemauan pemilik gas. "Ini kan sama dengan kita yang bangun, karena nanti semua biaya diganti. Jadi, yang menentukan itu pemilik, bukan pengelola. Ini juga akan membuktikan keberpihakan Presiden Jokowi kepada rakyat," katanya.

Dia jelaskan, wilayah laut Maluku jangan dibatasi, karena secara hukum adat, wilayah laut memiliki petuanan. Untuk itu, sangat mengherankan, ketika Maluku hanya memiliki 12 mil dari laut. Bagi Maluku, pembangunan kilang di darat merupakan harga yang tidak bisa ditawar. "Omong kosong, kalau multiplyers effect itu ada kalau dibangun di laut. Daripada dibangun di laut, lebih baik Menteri ESDM saja yang ke laut. Kami juga ingin sejahtera dengan kekayaan yang ada di Maluku. Ironis, Maluku yang kaya tetapi jadi provinsi termiskin," ujarnya.

Pembicara lainnya, Heintje Hitalessy menambahkan, realitas di Maluku menunjukkan mulai dari anak muda sampai ilmuwan dan tokoh masyarakat menghendaki kilang dibangun di darat, tetapi seolah ada kepentingan yang lebih kuat di banding kepentingan rakyat yang menyebabkan keinginan rakyat tidak diakomodir. 

"Kami hanya mau tanya sebenarnya apa mau ditutupi di Maluku. Apa yang mereka mau, kalau kemauan rakyat sudah tidak didengar? Semua pemimpin dipilih rakyat, tetapi ketika memimpin mereka lupa dengan untuk apa mereka dipilih. Hormati dan hargai keinginan orang Maluku yang ingin lebih baik dengan kekayaan alam yang ada," jelasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close