Bappenas Pastikan Pemindahan Ibu Kota tidak Bebani APBN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan pemindahan ibu kota negara tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Supriadi Prawiradinata menjelaskan soal keperluan dana Rp 466 triliun yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota, itu bertahap selama lima tahun ke depan. Karena itu, kata Rudy, jangan dibandingkan dengan jumlah APBN sekarang.

“Jadi nanti 2020 baru persiapan, 2021-2023 kami baru memulai kontruksinya, dan 2024 baru mulai pemindahan,” kata Rudy dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9).

Rudy menuturkan, tidak semua pembiayaan menggunakan APBN. Bahkan, pemerintah ingin seminimal mungkin atau sekitar 19 persen sampai 19,2 persen saja mengunakan dana APBN. “Itu juga nanti akan menggunakan skema-skeman yang tidak membebani APBN regular, seperti dari pajak dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Rudy, ke depan tentu akan ada aset-aset yang bisa dioptimalkan dan dikelola lebih baik. Sebab, aset-aset itu akan dikelola dengan cara yang berbeda. Rudy menegaskan bahwa yang perlu diingat pemindahan ibu kota ini merupakan suatu pekerjaan atau proyel besar yang mungkin tidak akan terjadi 100 tahun sekali.

“Jadi melakukannya tidak boleh biasa-biasa, harus mencari inovasi-inovasi agar bagaimana pembangunannya bisa lebih cepat,” katanya.

Rudy menambahkan, Presiden Joko Widodo juga selalu menegaskan regulasi jangan menghambat pembangunan. Sebaliknya, regulasi justru harus membantu pembangunan. Menurut Rudy, untuk pemindahan ibu kota jelas harus ada rancangan undang-undang, yang akan dibahas berikutnya.

Saat ini, Panitia Khusus (Pansus) Pengkajian Pemindahan Ibu Kota DPR belum membahas soal RUU, tetapi hanya mengkaji usulan yang disampaikan pemerintah. “Kalau mengenai kajian belum sempurna, pastilah, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah milik Allah,” tegasnya.