Baru 7 Bulan Memimpin, Pj Bupati Mubar Sudah Dianggap Berhasil
jpnn.com, MUNA BARAT - Kepemimpinan Pejabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr Bahri yang belum genap setahun menjabat dinilai sudah menuai sukses. Sejumlah inovasi pun akhirnya berbuah prestasi.
Mulai dengan meningkatnya capaian kinerja tahunan baik dalam aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan, aspek pembangunan maupun aspek kemasyarakatan. Sederet capaian keberhasilannya sebagai Penjabat (Pj) Bupati telah menjadi bukti dirinya mampu membangun tanah kelahirannya itu.
Pada 30 Desember 2022 lalu Dr. Bahri, S.STP., M.Si. tepat 7 bulan memimpin Kabupaten Muna Barat (Mubar). Sederet capaian keberhasilannya sebagai Penjabat (Pj) Bupati telah menjadi bukti dirinya mampu membangun tanah kelahirannya itu.
Sejak resmi menjabat pada 27 Mei 2022 lalu,Bahri bersama jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Mubar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja tahunan baik dalam aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan, aspek pembangunan maupun aspek kemasyarakatan.
Sebagai Penjabat Bupati Mubar, Bahri yang pada 30 Desember 2022 lalu tepat 7 bulan memimpin Kabupaten Muna Barat (Mubar) memiliki tanggung jawab dan tugas yang sangat berat dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Mubar.
Apalagi, jika melihat capaian-capaian pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan pada beberapa tahun sebelumnya yang masih sangat rendah sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat, cepat dan terukur untuk mengejar ketertinggalan pada beberapa indikator kinerja yang sudah direncanakan.
Berkat pengalamannya yang sudah matang di dunia birokrasi, yang pada saat ditugaskan sebagai Pj Bupati Mubar masih menjabat sebagai Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka tanggung jawab dan tugas sebagai Pj Bupati Mubar dapat dilaksanakan dengan baik.
Strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan dalam 7 bulan pertama dapat berjalan dengan baik yang difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan publik, pengendalian inflasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan aspek pemerintahan.