Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Batas Wilayah di Jambi Berpotensi Konflik

Jumat, 23 Mei 2014 – 00:02 WIB
Batas Wilayah di Jambi Berpotensi Konflik - JPNN.COM
Peta Jambi. Getty images

jpnn.com - JAMBI- Persoalan konflik di Provinsi Jambi masih membutuhkan perhatian serius oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam), juga sudah datang ke Jambi untuk mensupervisi masalah ini.

Konflik yang cukup tinggi berpotensi di Jambi adalah konflik dengan latar belakang batas wilayah. Di samping juga konflik yang dilatarbelakangi oleh persoalan politik. Hal ini disampaikan oleh Jusmarizal, Wakil Ketua Sub Desk Penanganan Konflik Berlatar Belakang Politik Dan Batas Daerah Kemenkopolhukam RI.

“Jambi membuat rencana aksi soal konflik politik dan batas wilayah yang jadi perhatian daerah sehingga itu yang disupervisi. Konflik batas wilayah ini harus segera diselesaikan agar secepatnya tak menjadi soal konflik yang lebih besar dampaknya,” katanya seperti dilansir dari Jambi Ekspres, Kamis (22/5).

Diterangkannya, konflik berdasarkan latarbelakangnya ada 4 jenis. Diantaranya, konflik yang dilatarbelakangi soal lahan dan sumber daya alam. Lalu, konflik yang berlatarbelakang syara. Kemudian yang ketiga adalah konflik yang berlatarbelakang industrial dan terakhir konflik yang berlatar belakang politik dan batas wilayah.

“Kami di sub desk di latarbelakangi politik dan batas wilayah, jadi kita datang kesini mau menyupervisi rencana aksi penangan konflik yang sudah dibuat Provinsi sebanyak 7 rencana aksi. Yakni persoalannya ada 6 batas kabupaten se Provinsi Jambi, lalu yang terakhir ada antara Jambi dengan Sumbar,” terangnya.

Dia menegaskan, rencana aksi ini seharusnya bukan hanya ada di tingkat Provinsi saja. Namun, di daerah tingkat dua, juga harus mempersiapkan rencana aksi tersebut.

“Rencana aksi dari setiap kabupaten juga harus ada dan dirangkum di Provinsi untuk dilaporkan kepada Menkopolhukam apa yang sudah dilaksanakan dan rencana aksi yang akan menjadi perhatian ke depan,” ungkapnya.

“Jambi harus memperkirakan pada 2014 konflik apa saja yang bisa ditangani sesuai dengan kemampuan mereka. saya lihat Jambi bagus, kebetulan hasil evaluasi kita Jambi se Indonesia terbaik penangan konflik, untuk indonesia bagian barat Jambi nomor 1 terbaik dari, se Indonesia Jambi nomor 3. Jadi kita nilai dari tindakan pencegahan konflik, tindakan penangan bila terjadi konflik dan pasca terjadinya konflik,” cetusnya.

JAMBI- Persoalan konflik di Provinsi Jambi masih membutuhkan perhatian serius oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten. Kementerian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News