Batasi Jumlah Honorer Pemkot

“Ini pendataan sementara karena informasinya masih ada data yang belum masuk. Jadi unutk honorer di Dindik kemungkinan masih akan bertambah,” ungkapnya.

Semestinya, kata dia, moratorium CPNS itu tidak diberlakukan setiap tahun. Ini karena saat ini kebutuhan PNS dihampir semua daerah sedang tinggi karena banyaknya pegawai yang pensiun setiap tahunnya. “Pegawai yang pensiun banyak, tetapi penerimaan CPNS sangat sedikit. Bahkan dua tahun berturut-turut tidak ada perekrutan, ini membuat daerah berlomba-lomba merekrut honorer,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Sekda Abdul Hakim Lubis mengaku tidak mengetahui persis besaran anggaran untuk para honorer. Ini karena pembayaran tenaga honorer dialokasikan melalui satuan kerja masing-masing. “Yang jelas pengangkatan honorer itu tidak sembarangan, SKPD yang mau mengangkat honorer harus seizin walikota,” katanya.

Sekda mengakui bahwa banyaknya honorer ini akan menjadi beban pemerintah daerah, terutama terkait pemberian kuota CPNS dari pemerintah pusat. “Sekarang pemerintah pusat menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan kuota CPNS, bila belanja pegawai di daerah tinggi, termasuk untuk membiayai honorer, maka kuota CPNS kita akan terus sedikit,” ujarnya. (ibm)