Batasi Pengadilan Tipikor di Lima Kota

Bisa Hemat Anggaran Hingga Rp 540 miliar

Minggu, 30 Agustus 2009 – 14:35 WIB

Koalisi juga mendesak Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor bekerja serius, menyelesaikan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. “Itu jika DPR periode ini tidak ingin dikatakan sebagai DPR ‘pembunuh’ pemberantasan korupsi. Karena telah menjadi ‘jagal’ bagi matinya Pengadilan Tipikor,” tukas Wahyudi, didampingi Peneliti Hukum ICW Febri Diansyah.

 Menurut dia, Pengadilan Tipikor sudah berada diunjung tanduk, terancam bubar eksistensinya. “Karenanya, koalisi meminta kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia, yang tidak menginginkan terus berjayanya para koruptor di negeri ini, untuk melakukan tekanan politik yang kuat kepada DPR dan Pemerintah, guna segera menyelesaikan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor, tentu yang sesuai harapan masyarakat,” imbuhnya.

Soal perlunya pembatasan jumlah Pengadilan Tipikor di lima wilayah juga disampaikan Febri Diansyah dari ICW. “Hingga sekarang, ICW dan koalisi tetap menyarankan pembentukan cukup di 5 region utama saja. Berdasarkan perbandingan biaya yang akan dikeluarkan untuk gaji hakim saja bahkan sangat berbeda tajam. Jika di setiap kabupaten/kota, gaji hakim Rp553.440 miliar, jika di 33 propinsi Rp65,88 miliar, dan jika di 5 region Rp12,12 miliar,” beber Febri.(gus/levJPNN)

JAKARTA - Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi (KPPK) menolak usulan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana

• First «
• Prev
• 1
• 2