Bawaslu: Daerah Pegunungan Sulit Dijangkau

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Bawaslu Rahmat Badja mengakui ada beberapa hal yang membuat lembaganya mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada langsung.

"Banyak daerah pegunungan yang sulit dijangkau," ungkap Rahmat Badja saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertajuk Menuju Pilkada Serentak 2020" di Media Center, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Di Papua terkadang juga harus waspada terhadap kelompok separatis," tambahnya.

Sedang di daerah lain, kata dia, pengawas pilkada ada orangnya itu-itu saja sehingga disebut mereka 'tahu permainan'.

Di tempat yang sama, Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad M.Si, mengatakan ada dua masalah dalam persoalan Pilkada serentak yang akan digelar tahun 2020.

“Pertama, soal sistem. Kedua, mengenai persyaratan,” ujar Achmad saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah model seperti ini, di mana rakyat memilih langsung dilakukan sejak era reformasi bergulir. Baik untuk memilih gubernur, bupati, maupun wali kota.

Di hadapan ratusan wartawan, Achmad mengakui Pilkada langsung mempunyai nilai plus dan minus namun dirasa Pilkada langsung lebih cocok digunakan karena sesuai amanat reformasi.