Bea Cukai Kalbar: Tingkatkan Sinergi Antarinstansi Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Jajaran Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat mengunjungi Gubernur Kalimantan Barat pada hari Selasa (9/4). Kunjungan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi antara-instansi pemerintah dan pemerintahan daerah setempat.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kantor Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Azhar Rasyidi juga memaparkan peranan Bea Cukai dalam membantu perekonomian Indonesia.

“Kami ditugaskan oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Bea dan Cukai mempelajari prospek pengembangan perekonomian di daerah dan Bea cukai mempunyai berberapa fasilitas Bea Cukai yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha/industri di Kalimantan Barat untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerah,” ungkap Azhar kepada Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pada saat kunjungan tersebut.

Sutarmidji juga menyatakan apresiasinya atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh Bea Cukai sebagai salah satu bentuk koordinasi tugas dan fungsi. Dirinya juga menyatakan akan terus berkoordinasi dalam kegiatan pengembangan ekonomi di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Azhar juga menjelaskan terkait bidang pengawasan. “Pihak kami sudah siap melakukan pengawasan dan kontrol kawasan perbatasan Kalimantan Barat, namun kami juga membutuhkan dukungan dari pemerintah Kalimantan Barat dan instansi terkait lainnya,”

Menurutnya, jalur darat perbatasan merupakan daerah yang rawan menjadi pintu masuk perdagangan Illegal dan penyelundupan, Di jalur itu juga banyak jalur tikus yang luput dari pantauan. Kalau dari Bea cukai sendiri ini sangat terbatas dalam melakukan pengawasan tersebut, peru adanya dukungan dari pemerintah Kalimantan Barat.

Menurut Sutarmidji, perbatasan Malaysia-Kalimantan, sebut Sutarmidji, memang amat panjang, nyaris 1.000 km. Seperti kendaraan dari luar yang banyak masuk dari Bengkayang. Karenanya, selain pengawasan, diperlukan juga Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat.

“Kita perlu mempercepat pemekaran wilayah Kalimantan Barat, karena luasnya wilayah perbatasan dan juga pengawasan yang terbatas,” ungkapnya.