Beasiswa dari Pemprov, sejak SMA Hingga Lulus Kuliah

Selain memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi, lanjut dia, Isran - Hadi juga menyiapkan program beasiswa penuh untuk kategori tidak mampu. Bahkan bagi kategori tidak mampu diberikan sejak bangku sekolah dasar. Program beasiswa ini juga akan masuk bagian dari BKT.

Dikatakan, tiap tahun, penerima beasiswa akan dievaluasi. Mulai prestasi hingga ekonomi kedua orangtuanya. Jika sudah mampu, maka beasiswa akan dihentikan dan dialihkan kepada yang lebih memerlukan. “Detail program BKT saat ini masih sedang disusun Disdikbud Kaltim,” tuturnya.

Disebutkan politikus PKS itu, Pemprov Kaltim akan memulai program BKT pada 2019 secara bertahap. Untuk melaksanakan program 100 persen, pemprov perlu menyusun peraturan gubernur (pergub) sebagai dasar hukum. “Isran-Hadi mau penerima BKT mengabdikan diri di Kaltim. Nanti bentuknya kontrak atau ikatan dinas masih dibahas,” bebernya.

Adapun, Pemprov Kaltim pada era kepemimpinan Awang Faroek Ishak selama 10 tahun telah menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 1 triliun untuk penyelenggaraan program beasiswa dari jenjang sekolah dasar hingga program strata 3 (S-3). Beasiswa dimulai sejak 2009 hingga 2018 itu diberi nama Beasiswa Kaltim Cemerlang.

Selama 10 tahun program tersebut bergulir, tercatat ada 205.951 orang yang menerima BKC dari berbagai jenjang pendidikan se-Kaltim. Beasiswa terdiri atas tiga jenis, yakni stimulan, biasa, dan penuh. Beasiswa juga diberikan untuk kategori mahasiswa dan siswa tidak mampu dan berprestasi.

Meski begitu, program andalan Awang Faroek Ishak itu mengalami masa surut menjelang akhir masa kepemimpinannya. Secara perlahan, anggaran BKC dihapuskan, hingga terakhir hanya dialokasikan untuk program beasiswa lanjutan.

Pengamat pendidikan dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Prof Susilo mengatakan, konsep yang diusung Isran-Hadi terbilang baru dan layak diapresiasi. Namun, harus didasarkan dengan data akurat. “Terobosan bagus karena pemberian beasiswa sampai lulus. Saya pribadi sangat setuju,” ungkap Prof Susilo.

Data akurat, sebut dia, memberi kepastian kepada siapa anggaran diberikan. Sehingga publik bisa menilai, bahwa pengelolaan BKT dilakukan transparan dan profesional. Bukan justru diberikan kepada pejabat maupun keluarganya yang tidak berhak menerima. “Masyarakat dan media harus mengawasi itu,” terangnya.