Bela UMKM, Bang Ara Kritisi Paket Ekonomi Menko Darmin

jpnn.com, JAKARTA - Menjadi pendukung sekaligus teman dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak membuat Maruarar Sirait kehilangan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Buktinya, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengkritisi Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang diluncurkan Menko Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu.

Maruarar mengatakan, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 dengan alasan relaksasi sejumlah bidang usaha yang sebelumnya masuk dalam daftar negatif investasi (DNI) atau terlarang bagi asing. Namun, Ara -panggilan akrabnya- menegaskan, pemerintah harus berpihak kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Ada 115 juta pelaku UMKM yang harus dibela. Kita harus bersuara membela kepentingan rakyat,” kata Ara, Kamis (22/11).

Ara menambahkan, dirinya sebagai legislator akan menyuarakan kepentingan rakyat yang bergerak di bidang UMKM dengan mengkritisi jenis-jenis usaha yang dikeluarkan dari DNI. “Kita juga menjadi anggota DPR karena kepercayaan rakyat," tegasnya.

Menurut Ara, Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 membuat pelaku UMKM waswas. Sebab, masuknya penanaman modal asing (PMA) hingga 100 persen pada sektor UMKM bisa berefek negatif.

"Tentu saja kita tidak anti asing. Namun rakyat harus senantiasa diutamakan,” tutur Ara.

Wakil ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menambahkan, UMKM sudah terbukti memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian nasional. “Sejarah mencatat, pelaku UMKM ini yang menyelamatkan Indonesia saat diterpa krisis pada tahun 1998," ujarnya.

Karena itu Ara meyakini jenis-jenis bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI bukanlah ide Presiden Jokowi. Anggota kehormatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menduga Darmin ada di balik relaksasi DNI yang dianggap mengancam UMKM tersebut.