Belanja Daerah Tahun 2013 Masih Belum Pro Publik

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memprediksi wajah kebijakan fiskal di daerah yang tertuang dalam APBD tahun 2013 belum akan banyak berubah. Mayoritas daerah diperkirakan masih menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk belanja pegawai, sehingga APBD yang pro publik masih jauh dari harapan.

     

"Tahun depan kami masih pesimistis anggaran yang pro rakyat di APBD akan terealisasi. Mungkin ada beberapa daerah yang bisa menjadi contoh best practices, tapi secara umum APBD mayoritas daerah tetap tidak proporsional atau masih didominasi belanja pegawai," kata Koordinator Riset FITRA Maulana di Jakarta, Sabtu (22/12).

     

Penyebab utamanya, menurut dia, terdapat masalah regulasi yang belum diselesaikan. Sampai saat ini, instansi pusat yang berwenang untuk mengatur anggaran daerah, belum mengeluarkan aturan tunjangan jabatan kepada PNS.

Instansi pusat itu bisa kementerian dalam negeri, maupun kementerian keuangan. Yang sudah ada baru sebatas pengaturan tunjangan bagi pejabat negara dan pejabat daerah. "Tunjangan untuk PNS yang lain ini harus diatur agar belanja pegawai bisa dikontrol," katanya.