Belum Turunkan Harga BBM, Jokowi-JK Dituding Sedang Berdagang dengan Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bukan hanya tidak berpihak kepada rakyat dan melanggar konstitusi saat menyerahkan harga BBM dalam negeri kepada mekanisme pasar.

Margarito mengatakan, Jokowi-JK juga inkonsisten dengan keputusannya karena tidak menurunkan harga BBM di saat harga BBM dunia mengalami penurunan yang drastis.

"Ketika pemerintahan Jokowi-JK mencabut subsidi BBM dan menyerahkan harga BBM dalam negeri pada mekanisme pasar, itu sudah pelanggaran konstitusi dan jelas tidak berpihak pada rakyat. Kini, setelah harga dunia turun, pemerintahan ini tidak juga menurunkan harga BBM sesuai dengan harga pasar. Ini inkosisten namanya," kata Margarito Kamis, Rabu (22/7).

Margarito Kamis.

Dengan sikap tersebut, menurut Margarito, pemerintahan Jokowi-JK dapat dikatakan adalah pemerintahan pedagang yang sedang berdagang BBM dengan mencari keuntungan dari rakyatnya.

"Jelas pemerintahan ini sedang berdagang dengan rakyatnya. Pemerintahan ini jelas tidak memiliki visi untuk menyejahterakan rakyatnya. Malah mencari keuntungan dari rakyat," tegasnya.

Sikap pemerintahan yang berdagang dengan rakyatnya sendiri itu menurut Margarito harus dihentikan DPR selaku lembaga wakil rakyat dan pengontrol kekuasaan.