Benarkah Warga Jakarta Dirugikan Pemindahan Ibu Kota?

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe meyakini pemerintah telah memiliki perencanaan yang matang. Karena itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan pemindahan ibu kota dapat dimulai pada 2024 mendatang.

"Selain planning yang matang, tentu juga didukung dana yang cukup. Ketika dua hal terpenuhi, maka target (pindah ibu kota bisa dimulai 2024) bisa terjadi," ujar Ramses kepada jpnn.com, Selasa (3/9).

Selain perencanaan yang matang dan dukungan finansial yang memadai, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini menyebut dukungan politik juga menjadi penentu berhasil tidaknya rencana pemerintah.

BACA JUGA: Diskusi Pemindahan Ibu Kota, Ridwan Saidi Ejek Skill Bahasa Inggris Jokowi

Pasalnya, Indonesia telah memilih berdemokrasi. Karena itu, dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan negara, pemerintah perlu mendapat dukungan politik dari rakyat lewat keputusan di parlemen.

"Jadi, kata kuncinya pada rencana yang matang dan dukungan politik DPR. Kalau saya cermati, rencana pindah ibukota pasti mulus. Kemungkinan Jokowi sudah melakukan komunikasi informal dengan DPR," katanya.

Apakah rakyat Jakarta dirugikan dengan kebijakan pemindahan ibukota? Dosen di Universitas Mercu Buana ini menegaskan, dalam konteks pemerataan pembangunan tidak ada pihak yang mengekang diri dengan pemikiran pihak tertentu dirugikan ketika ibu kota negara dipindah.

"Saya kira itu merupakan cara pandang primordial yang mementingkan wilayahnya sendiri. Sangat naif kalau warga Jakarta katakan mereka rugi dengan pemindahan ibu kota. (gir/jpnn)