JPNN.com 
Berantas Korupsi, Perlu Pemahaman Ulang
Segera Revisi Keppres No 80/2003Kamis, 11 Desember 2008 – 21:03 WIB
Para gubernur yang mendesak agar Keppres tersebut direvisi antara lain Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Gubernur Riau Rusli Zainal. "Keppres tersebut terlalu birokratis, sehingga menyulitkan kita untuk membuat sebuah terobosan untuk memacu pembangunan daerah," sebut Gubernur Riau Rusli Zainal.
Ditambahkan Presiden SBY, terkait upaya revisi itu, dirinya sudah memerintahkan Mensesneg Hatta Radjasa untuk mengkaji dan membuat draf Keppres yang lebih baik dan memudahkan para kepala daerah tanpa memberi peluang untuk berbuat korupsi.
Di sisi lain, Presiden SBY juga meminta para kepala daerah agar bersama-sama dengan pemerintah pusat menanggulangi kemungkinan terjadinya PHK besar-besaran akibat krisis global ini. "Harus ada terobosan-terobosan baru dari pemerintah agar tidak terjadi PHK besar-besaran," katanya. Gubri Rusli sendiri terkait masalah PHK ini, khususnya di Riau mengatakan bahwa dirinya terus melakukan langkah-langkah kongkrit, antara lain dengan menemui Wapres HM Jusuf Kalla. "Sejauh ini sudah banyak yang kita lakukan. Pemerintah pusat juga punya spirit yang sama dengan kita. Makanya kita berharap, tidak ada lagi PHK di Riau apakah itu di RAPP atau IKPP dan perusahaan lainnya," katanya.
Pada kesempatan itu, Gubri juga menyinggung soal percepatan pembangunan infrastruktur di Riau. Menurut Gubri, salah satu upaya untuk membantu masyarakat miskin dan mengurangi pengangguran adalah dengan membangun infrastruktur. "Makanya saya selaku katakan kepada para bupati dan walikota agar jangan sampai ada lagi dana yang idle. Penyerapan anggaran harus cepat sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Ini juga sesuai dengan instruksi dari Presiden," pungkasnya.(eyd)
