Berorasi Ilmiah di Universitas Jambi, Fadli Zon Soroti Ketimpangan Sosial

Sabtu, 12 Agustus 2017 – 16:14 WIB

Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menyampaikan orasi ilmiah pada Rapat Terbuka Senat Universitas Jambi dalam rangka wisuda ke-77 program doktor, magister, sarjana dan diploma, Sabtu (12/8). Foto: Bagian Pemberitaan DPR

jpnn.com, JAMBI - Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc. menjadi pembicara orasi ilmiah dalam rangka wisuda ke-77 Program Doktor, Magister, Profesi, Sarjana dan Diploma Universitas Jambi, Sabtu, 12 Agustus 2017. Fadli dalam orasi ilmiah itu menyinggung persoalan ketimpangan ekonomi dan demokrasi di Indonesia.

Di hadapan Rektor Universitas Jambi (UNJA) Prof. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D. beserta jajaran rektorat, Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra serta ribuan wisudawawan dan wisudawati Universitas Jambi, Fadli membuka orasinya dengan persoalan konflik horisontal yang belakangan marak terjadi di tengah masyarakat.

Fadli menilai merenggangnya kohesi sosial dan munculnya ketegangan di tengah-tengah masyarakat tidak hanya diakibatkan oleh sentimen suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Sebab, ketimpangan juga memberi andil pada pudarnya kohesi sosial.

Politikus Partai Gerindra itu meyakini merenggangnya kohesi sosial selama ini sebenarnya akibat kondisi struktural tertentu yang sama sekali tak bersifat SARA. Sebab, justru penyebabnya adalah ketidakadilan sosial.

“Struktur yang telah dan selalu membuat gesekan itu muncul selama ini, dalam catatan saya, tak lain adalah ketidakadilan sosial. Jika struktur ekonomi-politik mulai dan makin tidak adil, maka pada saat itulah gesekan sosial terjadi dan kohesi sosial mulai melonggar,” tuturnya.

Peraih gelar M.Sc dari London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris itu menegaskan, ketimpangan sama sekali tidak boleh diabaikan. Menurutnya, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas.

“Inilah sebenarnya yang menjadi ancaman terbesar kebinekaan kita. Problemnya, pemerintahan saat ini terus-menerus fokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak punya implikasi jangka pendek bagi kehidupan ekonomi rakyat, dan mengabaikan hadirnya problem ketimpangan ini,” ulasnya.

Fadli juga menilai mencuatnya masalah ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir seharusnya membuat Indonesia meninjau kembali corak pembangunan yang selama ini diterapkan. Ke depan, lanjutnya, corak pembangunan harus semakin inklusif.