Berpidato di Sidang PBB, Jokowi Singgung Negara Pengganggu Kedaulatan dan Suka Konflik
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa sampai saat ini masih ada negara yang tidak menghargai kedaulatan wilayah bangsa lainnya.
Menurutnya, negara-negara yang bersikap seperti itu tentu tidak menghargai prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional, sekaligus mengancam perdamaian dunia.
Jokowi menyatakan itu saat berpidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB, Rabu (23/9). Presiden Ketujuh RI itu mengatakan, PBB terbentuk 75 tahun lalu untuk mencegah perang dunia terulang, serta mewujudkan perdamaian, kesejahteraan dan stabilitas.
"Di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita akan sama. Belum," kata Jokowi melalui telekonferensi.
Presiden RI yang menjabat sejak 20 Oktober 2014 itu menambahkan, saat ini konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih ada.
"Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah," jelas dia.
Jokowi pun merasa prihatin dengan hal itu. Menurutnya, keprihatinan itu menjadi makin besar di saat pandemi Covid-19.
"Di saat seharusnya kita semua bersatu padu bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam," paparnya.
Jokowi menambahkan, seharusnya semua negara bersatu padu dan selalu menggunakan pendekatan pola hubungan antarnegara yang saling menguntungkan. Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi.
"Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara," ujar Jokowi yang berpidato dalam bahasa Indonesia.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan, apabila perpecahan dan rivalitas terus terjadi, pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna.