Bersiap untuk IMF dan World World Bank Group Meeting

jpnn.com, JAKARTA - Minat investor terhadap infrastruktur di Indonesia masih menghadapi tantangan terutama persoalan pengurangan risiko proyek, terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan pusat, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang infrastruktur.

Proyek-proyek besar masih harus meyakinkan para investor potensial, serta dilakukannya perbaikan kapasitas kelembagaan, peraturan dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Hal ini menjadi topik bahasan ratusan praktisi dan pebisnis serta investor dalam dan luar negeri, dalam dialog dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawatidan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada acara Deloitte Infrastructure CEO Forum 2018 di Grand Hyatt Jakarta.

Para pemangku kepentingan dalam forum ini sekaligus membahas berbagi isu strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah dan para pemimpin regional, yang akan berkumpul di Bali Oktober mendatang dalam rangka International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group Annual Meeting.

Isu pembiayaan, kesiapan SDM serta manajemen kerja sama pemerintah dan badan usaha menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan percepatan dan
perluasan infrastruktur prioritas, termasuk infrastruktur perkotaan seperti sistem angkutan cepat massal (mass rapid transit system), air, konektivitas pelabuhan, jalan, energi, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit.

Claudia Lauw Lie Hoeng, Country Leader Deloitte Indonesia yang hadir di acara itu menegaskan komitmen Deloitte di Indonesia.

“Sebagai firma layanan jasa profesi keuangan terbesar di dunia, Deloitte mempertemukan para pemimpin bisnis, investor, pakar industri, kontraktor dan sponsor proyek untuk membahas solusi inovatif serta mencakup berbagai pembahasan mendalam mengenai tren makroekonomi di Indonesia maupun kawasan regional," ujar Claudia.

Pada 2016 – 2030, kawasan Asia akan membutuhkan lebih dari USD 22.6 triliun dan kawasan ASEAN akan membutuhkan sekitar USD 2.8 triliun.