Bertandang ke KemenPAN-RB Bahas PPPK, Delegasi Honorer K2 Kecewa

Nur menceritakan, pertemuan dengan KemenPAN-RB sempat membuat suasana memanas.

Sebab, Mustari mempertanyakan bagaimana dengan nasib tenaga adminiatrasi lainnya yang jelas-jelas bekerja dan ikut menggerakkan roda di pemerintahan.

"Pak Mustari mendesak KemenPAN-RB segera mencarikan solusi jangan mereka dibiarkan saja. Dan, jangan langsung diputuskan yang tenaga teknis tidak bisa ikut PPPK," kata Nur menirukan pernyataan Mustari.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Sultra juga mempertanyakan lahirnya tiga PermenPAN-RB nomor 70, 71, dan 72 tahun 2020.

Menurut Nur, tiga PermenPAN-RB tersebut memang dikhususkan untuk PPPK tahap 1 (rekrutmen Februari 2019) agar segera bisa keluar NIP PPPK.

"Saya sempat tanya apakah nanti setiap rekrutmen PPPK masih pakai PermenPAN-RB itu, sebab kalau masih pakai itu jelas sampai kapan pun honorer tenaga administrasi lainnya tidak akan diperhatikan. Jawaban KemenPAN-RB abu-abu. Katanya bisa jadi tetapi ya seharusnya berubah," bebernya.

Nur yang sudah berjuang selama enam tahun untuk honorer K2 ini mengaku sangat kecewa.

Sepertinya kebijakan pemerintah soal PPPK belum berpihak pada honorer K2 tenaga teknis administrasi.